Unsur- unsur kapitalisme dan sosialisme jelas terkandung dalam
pengorganisaian ekonomi Indonesia. Untuk melihat seberapa tebal kadar
masing-masing “isme” mewarnai perekonomian, dari dua pendekatan.
Pertama mewarnai perekonmian dari dua pendekatan pemerintah atau Negara
dalam struktur perekomomian. Kedua pendekatan sejarah yakni dengan
menelusuri bagaimana perekonomian bangsa diorganisaikan dalam waktu
kewaktu.
Untuk mengukur kadar keterlibatan pemerintah dalam perekonomian dengan pendekatan factual-struktural menelaah peranan pemerintah dalam perekonomian bangsa diorganisaikan dari waktu ke waktu. Untuk mengukur kadar keterlibatan pemerintah dalam perekonomian bangsa dengan pendekatan factual-struktural, dapat digunakan kesamaan agregat Keynesian berumuskan Y=C+I+G+(X-M). kesamaan ini merupakan rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Rumus ini memiliki fungsi :
C : pengeluaran konsumsi masyarakat
I : pengeluaran investasi
G : pengeluaran konsumsi pemerintah
X dan M : melambangkan export dan impor
Peranan pengeluaran konsumsi pemrintah relative konstan atau stabil. Peranan pemerintah dalam perekonomian tidak cukup hanya dilihat melalui variable G. Hal ini mengingat didalam I sesungguhnya terdapat pula unsure investasi pemerintah. Begitupun halnya dengan variable (X-M), selisih ekspor-impor. Dapat disimpulkan bahwa peranan konsumtif pemerintah tidak semakin membesar, bahkan cenderung menurun. Dan keterlibatan pemerintah dalam mengatur sector-sektor produksi dan berbagai kegiatan bisnis, terutama dalam hal penentuan harga dan tata niaga. Nyaris di semua sector dan segala kegiatan bisnis, pemerintah turut terlibat sebagai “pemain” dalam percaturan ekonomi. System ekonomi campuran dengan persaingan terkendali agaknya merupakan system ekonomi yang tepat untuk mengelola perekonomian Indonesia. Derasnya arus globalisiasi bersamaan dengan bubarnya sejumlah Negara komunis utama yang bersistem ekonomi sosialisme, telah menggiring Indonesia tersesat arus kapitalisme
http://wuriismawati.blogspot.com/2012/04/sistem-ekonomi-indonesia-dan-pendapatan.html
Untuk mengukur kadar keterlibatan pemerintah dalam perekonomian dengan pendekatan factual-struktural menelaah peranan pemerintah dalam perekonomian bangsa diorganisaikan dari waktu ke waktu. Untuk mengukur kadar keterlibatan pemerintah dalam perekonomian bangsa dengan pendekatan factual-struktural, dapat digunakan kesamaan agregat Keynesian berumuskan Y=C+I+G+(X-M). kesamaan ini merupakan rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Rumus ini memiliki fungsi :
C : pengeluaran konsumsi masyarakat
I : pengeluaran investasi
G : pengeluaran konsumsi pemerintah
X dan M : melambangkan export dan impor
Peranan pengeluaran konsumsi pemrintah relative konstan atau stabil. Peranan pemerintah dalam perekonomian tidak cukup hanya dilihat melalui variable G. Hal ini mengingat didalam I sesungguhnya terdapat pula unsure investasi pemerintah. Begitupun halnya dengan variable (X-M), selisih ekspor-impor. Dapat disimpulkan bahwa peranan konsumtif pemerintah tidak semakin membesar, bahkan cenderung menurun. Dan keterlibatan pemerintah dalam mengatur sector-sektor produksi dan berbagai kegiatan bisnis, terutama dalam hal penentuan harga dan tata niaga. Nyaris di semua sector dan segala kegiatan bisnis, pemerintah turut terlibat sebagai “pemain” dalam percaturan ekonomi. System ekonomi campuran dengan persaingan terkendali agaknya merupakan system ekonomi yang tepat untuk mengelola perekonomian Indonesia. Derasnya arus globalisiasi bersamaan dengan bubarnya sejumlah Negara komunis utama yang bersistem ekonomi sosialisme, telah menggiring Indonesia tersesat arus kapitalisme
http://wuriismawati.blogspot.com/2012/04/sistem-ekonomi-indonesia-dan-pendapatan.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar