Pembangunan
ekonomi indonesia sesudah kemerdekaan, haruslah didasarkan pada
cita-cita awal kemerdekaan. Sudah tentu nantinya industrialisasi
memegang peranan dalam membawa perubahan masyarakat pada tingkatan yang
lebih tinggi dan lebih teratur dengan menggunakan hasil teknik modern.
Menurut Muh. Hatta, ada tiga soal yang berkaitan dengan pembangunan perekonomian Indonesia yang harus dihadapi yaitu:
- Soal ideologi: bagaimana mengadakan susunan ekonomi yangs esuai dengan cita-cita tolong menolong.
- Soal praktik: politik perekonomian apa yang praktis dan perlu dijalankan dengan segera di masa yang akan datang.
- Soal koordinasi: bagaimana mengatur pembangunan perekonomian Indonesia supaya pembangunan itu sejalan dan berhubungan dengan pembangunan di seluruh dunia.
Dalam
pada itu, sistem ekonomi Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal
33 UUD 1945, jelas menolak sistem ekonomi liberalisme-kapitalisme dan
etatisme. Selama masa kolonialisme (350 tahun) susunan perekonomian
Indonesia telah hancur oleh penerapan sistem ekonomi
liberalisme-kapitalisme Belanda. Masyarakat Indonesia mengalami depresi
mental yang sangat parah dan secara ekonomi sangat lemah. Untuk bangkit
dari rasa rendah diri, kesulitan, dan ketakutan, maka pemerintah
mempunyai tanggung jawab besar dalam mengangkat moral dan semangat
rakyat agar mampu melaksanakan pembangunan. Hal itu hanya dapat
dilakukan melalui perubahan sistem dan struktur ekonomi yang
kapitalistik-liberalistik (dualistik) menjadi sistem ekonomi yang
demokratis (kekeluargaan). Hal ini sangat jauh berbeda dengan sistem
sosial kemasyarakatn negara-negara barat yang individualistik.
Pilihan
strategi pembangunan yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi daripada
pemerataan telah dijalankan selama masa PJP (pembangunan jangka panjang)
I. beberapa perusahaan besar yang beroperasi di Indoensia menjadi
penyumbang keberhasilan itu. Namun, semua perusahaan yang memberikan
kontribusi pada ekonomi Indoensia masih didominasi oleh perusahaan
perusahaan multi nasional (Multi National Corporation/ MNC). Hal ini
mengundang keprihatinan dan mempertanyakan keberhasilan pembangunan
dengan model pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini.
Kesenjangan
ekonomi merupakan fenomena yang menonjol selama masa PJP I. angka
kemiskinan masyarakat Indonesia memang mengalami penurunan. Akan tetapi
tingkat kemiskinan dan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat semakin
merosot jauh. Praktik perekonomian yang dijalankan selama lebih dari 50
tahun kemerdekaan ternyata masih menimbulkan berbagai persoalan.
Persoalan
yang menjadi pusat perhatian banyak pengamat dan kalangan bisnis adalah
kesenjangan yang terjadi di berbagai sektor. Kesenjangan dalam
penguasaan skala bisnis terjadi antara sektor formal dan informal, kecil
dan besar. Di satu pihak, terdapat fenomena konglomerasi yang menguasai
sektor bisnis dan memberikan kontribusi terbesar PNB Indonesia. Namun
di pihak lain, terdapat kesenjangan penguasaan akses ekonomi dan bisnis
bagi sektor bisnis menengah, kecil, dan koperasi.
Sejak
tahun 1993, Indoensia mulai mengubah paradigma pembangunan dengan lebih
menekankan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Hal ini diakibatkan
masih besarnya jumlah rakyat Indonesia yang miskin. Setelah berjalan
selama empat puluh tahun, pemerintahan berhasil menurunkan jumlah
penduduk miskin menjadi sekitar 22,5 juta orang pada tahun 1997 atau
sekitar 11,3 % dari jumlah penduduk Indonesia.
Yang
menjadi pertanyaan adalah apakah sistem dan model pembangunan ekonomi
dan bisnis selama ini telah sesuai dengan kehendak dan cita-cita
bersama.
Dan dengan cara bagaimana perkembangan bisnis yang terjadi saat ini mampu menyelesaikan persoalan persoalan sosial ekonomi dalam masyarakat. Tanpa memperhatikan persoalan sistem dan model hubungan bisnis yang dijalankan, maka peningkatan kualitas sumberdaya manusia menjadi tidak relevan dalam menghadapi pasar global.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar