Politik Pencitraan

Presiden SBY selalu cepat merespon keluhan masyarakat. Namun respon tersebut tidak langsung terealisasi dalam bentuk solusi karena SBY terjebak permainannya sendiri berpolitik citra.

"Pemerintahan Presiden Yudhoyono terperangkap pada politik pencitraan. Yakni pencitraan tentang keseriusan Presiden, pencitraan bahwa Pemerintah bekerja keras, dan pencitraan bahwa kebijakan Pemerintah berpihak kepada rakyat," ujar Pengamat Politik LIPI Syamsudin Haris.

Hal itu dikatakan Syamsuddin dalam Seminar Nasional Sehari "Membangun Rumah Indonesia, Memihak Bangsa Sendiri" di kantor LIPI, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (3/8/2010).

Syamsuddin menyampaikan, yang dilakukan SBY itu justru menghambat langkahnya dalam mensejahterakan rakyat. Krisis tabung gas misalnya, belum juga dituntaskan oleh Pemerintah.

"Indikasi paling jelas bahwa komitmen Presiden Yudhoyono hanya pada tingkat wacana atau pidato belaka yang tampak dalam penegasan komitmennya tentang kebijakan Pemerintah pro rakyat," kritik Syamsudin.

Kelambanan SBY mengambil keputusan dirasakan Syamsudin justru semakin menyusahkan rakyat. Kenaikan BBM yang ditunda-tunda justru mengakibatkan kelangkaan stok karena ulah usil pengusaha.

"Sehingga membuka peluang bagi para spekulan BBM untuk memanfaatkan situasi ketidakpastian dan akhirnya berdampak pada kesulitan yang dihadapi rakyat," terang Syamsudin.

Selain itu, Syamsudin menyampaikan, kecenderungan yang sama juga berlangsung di bidang pangan dan pertanian. Dalam berbagai kesempatan Presiden SBY mengatakan pemerintahannya memberdayakan petani dan pro pertanian.

"Tapi secara faktual, kebijakan terhadap komoditas beras misalnya, keberpihakan Pemerintah belum tampak. Pemerintah kita hanya menerapkan tarif impor 30 persen, sehingga petani kita megap-megap terus," keluhnya.

Sumber: Detik.

Apa yang bisa dipelajari dari Kongres II Partai Demokrat? Jika ingin digambarkan maka bisa diwakilkan dalam satu kalimat yakni kalahnya politik pencitraan dengan pendekatan kultural.

Andi Mallarangeng yang begitu menggebu-gebu sejak mendeklarasikan pencalonannya beberapa bulan lalu, kalah telak pada pemungutan suara pemilihan ketua umum Partai Demokrat di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Bandung Barat, Minggu.

Perolehan suara Andi kalah jauh dibanding dua saingannya, Anas Urbaningrum dan Marzuki Alie.

Padahal, jika masyarakat dan peserta kongres melihat baliho dan spanduk yang ditebarkan Andi di penjuru Kota Jakarta, Bandung dan di arena kongres, tentu bisa menggetarkan lawan.

Tidak hanya baliho dan spanduk, kubu Andi juga "menyerang" dengan iklan di televisi. Bila melihat komposisi pemilih, pilihan iklan di televisi kurang mengena karena para pemilih bukanlah masyarakat umum, tetapi audiens terpilih, yakni pengurus cabang (DPC) dan pimpinan daerah (DPD).

Mereka adalah pemilih cerdas yang menjatuhkan pilihan atas pemikiran rasional, bukan terpedaya dengan iklan.

Bukan hanya melalui baliho dan iklan, kubu Andi yang didukung oleh lembagapencitraan profesional, Andi juga menarik Edhie Baskoro atau Ibas, yang juga putra bungsu pasangan Susilo Bambang-Yudhoyono, ke jajaran tim pendukungnya. Ibas digadang-gadang ke mana saja Andi berkampanye.

Lalu tersebar info bahwa Cikeas mendukung Andi dan itu dipresentasikan oleh kehadiran Ibas di kubu Andi.

Namun, lihatlah kenyataannya. Andi kalah telak pada pemilihan ketua umum putaran pertama.

Pemilihan ketua umum putaran pertama menghasilkan 236 suara (45 persen) untuk Anas Urbaningrum, 82 suara (16 persen) untuk Andi Malarengeng dan 209 suara (40 persen) untuk Marzuki Alie. Sejumlah 2 suara tak sah dan dua peserta tidak menggunakan hak suaranya.

Karena tak ada yang meraih 50 persen plus 1 suara, maka diadakan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh Anas dan Marzuki.

Semua upaya di atas mungkin merupakan perhitungan matang dari kubu Andi bahwa dia, meski populer di kalangan masyarakat sebagai Juru Bicara Presiden selama lima tahun, tetapi tidak dekat dengan pengurus DPC dan DPD.

Dia seperti menara gading yang terlihat bagus dari jauh tetapi terasing dari kader dan pengurus Demokrat di daerah. Mungkin jika dia tidak melakukan upaya pencitraan, iklan di televisi, baliho, spanduk dan pernyataan di pers secara intensif, suara yang diperolehnya kurang dari 82.