Dasar Hukum Ekonomi Pajak Pertambahan Nilai Indonesia

PENDAHULUAN

Sampai sekarang masih ada orang yang selalu mempertentangkan antara hukum dan ekonomi.Mereka berpendapat hukum dan ekonomi tidak mungkin berjalan parallel, karena masing-masing merupakan dua kutub yang bertolak belakang.Pandangan ini tidak hanya tumbuh disebagian masyarakatl uas, tetapi diyakini pula oleh beberapa kalangan ilmuan, baikdari bidang ekonomi maupun hukum sendiri.Akibatnya muncul semacam sinisme, hukum menjadi lebih banyak menjadi factor penghambat perkembangan ekonomi daripada sebagai factor yang menginginkan agar hukum senantiasa menyesuaikan diri dengan ekonomi.Dengan kata lain fungsi hukum diarahkan cuma untuk alasan pembenar dari laju pertumbuhan perkembangan ekonomi.

Antara ekonomi dan hukum berkaitan erat dimana yang satu dengan lainnya saling mempengaruhi.Sejarah pertumbuhan ekonomi dan perkembangan hukum diseluruh dunia menunjukan hal itu.Suatu perkembangan ekonomi akan mempengaruhi peta hukum. Sebaliknya perubahan hukum juga akan memberikan dampak yang luas terhadap ekonomi. Deregulasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, yang pada dasarnya juga merupakan produk hukum, karena menyangkut peraturan, sudah terbukti memberikan dampak yang luas dalam kehidupan perekonomian nasional.

TEORI DAN ANALISIS

Pengertian Hukum Ekonomi menurut pendapat Sunaryati Hartono adalah keseluruhan kaidah-kaidak dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia.Dan menurut Soedarto, Hukum Ekonomi ialah keseluruhan peraturan, yang telah dibuat oleh pemerintah atau badan pemerintah, baik itu secara langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk mempengaruhi semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian.

Disini saya akan mengambil contoh Hukum Ekonomi yaitu Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai Indonesia.

Apa itu Pajak Pertambahan Nilai?

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN  termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

PERKEMBANGAN DASAR HUKUM PAJAK PERTAMBAHAN NILA INDONESIA

Undang-UndangNomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau yang lebih dikenal dengan nama UU Pajak Pertambahan NIlai 1984 merupakan salah satu produk reformasi system perpajakan nasional 1983. Sebagai pengganti UU Nomor19 Tahun 1951 Drt. Jo UU Nomor 35 Tahun 1953 tentang Pajak Penjualan UU PPN 1984 ini mulai berlaku pada 1 April 1985. Dalam kurun waktu 15 tahun sejak mulai berlaku, undang-undang ini mengalami tiga kali perubahan, yaitu :

1. Perubahan pertama dilakukan dengan UU Nomor 11 Tahun 1994, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995;
2. Perubahan kedua dilakukan dengan UU Nomor 18 Tahun 2000, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001; dan
3. Perubahan yang ketiga dilakukan dengan UU Nomor 42 Tahun 2009, mulai berlaku pada tanggal 11 April 2010.

KELEBIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI:

• Mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda
• Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri
• PPN atas perolehan barang modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan,sesuai dengan tipe konsumsi (consumption type VAT) dan metode pengurangan tidak langsung (indirect subtraction method) .

KELEMAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

• Biaya administrasi relative tinggi bila dibandingkan dengan Pajak Tidak Langsung lainnya, baik dipihak administrasi pajak maupun dipihak wajib pajak.
• PPN sanga trawan dari upaya penyelundupan pajak.
• Menimbulkan dampak regresif, yaitus emkain tinggi tingkat kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kemampuan konsumen, semakin berat beban pajak yang dipikul.

ANALISIS MENURUT MAHASISWA

Dalam hal ini, hukum berfungsi membatasi dan mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat.Sebagai Negara kesejahteraan, maka pemerintah berkewajiban untuk melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat, pada umumnya dituangkan dalam bentuk hukum formal. Dengan demikian segala kegiatan ekonomi akan diatur oleh hukum formal tersebut sebagai sarana untuk merealisir kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang pada gilirannya akan meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan Bangsa Indonesia.

REFERENSI :

• Ismail Saleh SH, 1990. Hukum dan Ekonomi. Penerbit : PT Gramedia Pustaka Utama.
• Rachmadi Usman,2000. Hukum Ekonomi dalam Dinamika. Yang Menerbitkan Djambatan : Jakarta.
• http://belajarhukumindonesia.blogspot.com
• www.wikipedia.com