Hukum Perikatan

PENDAHULUAN  

Definisi Hukum Perikatan
Perikatan dalam bahasa Belanda disebut “ver bintenis”. Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literatur hukum di Indonesia. Perikatan dalam hal ini berarti ; hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan, misalnya jual beli barang. Dapat berupa peristiwa, misalnya lahirnya seorang bayi, meninggalnya seorang. Dapat berupa keadaan, misalnya; letak pekarangan yang berdekatan, letak rumah yang bergandengan atau letak rumah yang bersusun (rusun). Karena hal yang mengikat itu selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, maka oleh pembentuk undang-undang atau oleh masyarakat sendiri diakui dan diberi ‘akibat hukum’. Dengan demikian, perikatan yang terjadi antara orang yang satu dengan yang lain itu disebut hubungan hukum.
Jika dirumuskan, perikatan adalah adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum, akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan. Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan (law of property), juga terdapat dalam bidang hukum keluarga (family law), dalam bidang hukum waris (law of succession) serta dalam bidang hukum pribadi(pers onal law).
Menurut ilmu pengetahuan Hukum Perdata, pengertian perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.
Beberapa sarjana juga telah memberikan pengertian mengenai perikatan. Pitlo memberikan pengertian perikatan yaitu suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi.
pengertian perikatan menurut Hofmann adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang daripadanya (debitur atau pada debitur) mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu  terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu.
Istilah perikatan sudah tepat sekali untuk melukiskan suatu pengertian yang sama yang dimaksudkan verbintenis dalam bahasa Belanda yaitu suatu hubungan hukum antara dua pihak yang isinya adalah hak an kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.
Dalam beberapa pengertian yang telah dijabarkan di atas, keseluruhan pengertian tersebut menandakan bahwa pengertian perikatan yang dimaksud adalah suatu pengertian yang abstrak, yaitu suatu hal yang tidak dapat dilihat tetapi hanya dapat dibayangkan dalam pikiran kita. Untuk mengkonkretkan pengertian perikatan yang abstrak maka perlu adanya suatu perjanjian. Oleh karena itu, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah demikian, bahwa perikatan itu dilahirkan dari suatu perjanjian.
Di dalam hukum perikatan, terdapat sistem yang terbuka, dan yang dimaksud dengan system terbuka adalah setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian, perjanjian apapun dan bagaimanapun, baik itu yang diatur dengan undang-undang atau tidak,
inilah yang disebut dengan kebebasan berkontrak, dengan syarat kebebasan berkontrak harus halal, dan tidak melanggar hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang.
Di dalam perikatan ada perikatan untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu. Yang dimaksud dengan perikatan untuk berbuat sesuatu adalah melakukan perbuatan yang sifatnya positif, halal, tidak melanggar undang-undang dan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu yaitu untuk tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian

TEORI DAN ANALISIS

Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHP perdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut.
1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian).
2. Perikatan yang timbul undang-undang.
Perikatan yang berasal dari undang-undang dibagi lagi menjadi undang-undang saja dan undang-undang dan perbuatan manusia. Hal ini tergambar dalam Pasal 1352 KUH Perdata :”Perikatan yang dilahirkan dari undang-undang, timbul dari undang-undang saja (uit de wet allen) atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang” (uit wet ten gevolge van’s mensen toedoen)
a. Perikatan terjadi karena undang-undang semata
.Perikatan yang timbul dari undang-undang saja adalah perikatan yang letaknya di luar Buku III, yaitu yang ada dalam pasal 104 KUH Perdata mengenai kewajiban alimentasi antara orang tua dan anak dan yang lain dalam pasal 625 KUH Perdata mengenai hukum tetangga yaitu hak dan kewajiban pemilik-pemilik pekarangan yang berdampingan. Di luar dari sumber-sumber perikatan yang telah dijelaskan di atas terdapat pula sumber-sumber lain yaitu : kesusilaan dan kepatutan (moral dan fatsoen) menimbulkan perikatan wajar (obligatio naturalis), legaat (hibah wasiat), penawaran, putusan hakim. Berdasarkan keadilan (billijkheid) maka hal-hal termasuk dalam sumber – sumber perikatan.
b. Perikatan terjadi karena undang-undang akibat perbuatan manusia
3. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan perwakilan sukarela ( zaakwarneming).

Azas-azas dalam hukum perikatan

Asas-asas dalam hukum perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata, yakni menganut azas kebebasan berkontrak dan azas konsensualisme.

· Asas Kebebasan Berkontrak Asas kebebasan berkontrak terlihat di dalam Pasal 1338 KUHP Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

· Asas konsensualisme Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Dengan demikian, azas konsensualisme lazim disimpulkan dalam Pasal 1320 KUHP Perdata.

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat adalah

1. Kata Sepakat antara Para Pihak yang Mengikatkan Diri Kata sepakat antara para pihak yang mengikatkan diri, yakni para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan seia sekata dalam hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut.

2. Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian Cakap untuk membuat suatu perjanjian, artinya bahwa para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21 tahun) dan tidak di bawah pengampuan.

3. Mengenai Suatu Hal Tertentu Mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak.

4. Suatu sebab yang Halal Suatu sebab yang halal, artinya isi perjanjian itu harus mempunyai tujuan (causa) yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum

Wanprestasi dan Akibat-akibatnya

Wansprestasi timbul apabila salah satu pihak (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan.
Adapun bentuk dari wansprestasi bisa berupa empat kategori, yakni :
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Akibat-akibat Wansprestasi
Akibat-akibat wansprestasi berupa hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang melakukan wansprestasi , dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yakni

1. Membayar Kerugian yang Diderita oleh Kreditur (Ganti Rugi)
Ganti rugi sering diperinci meliputi tinga unsure, yakni
a. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak;
b. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditor yang diakibat oleh kelalaian si debitor;
c. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditor.

2. Pembatalan Perjanjian atau Pemecahan Perjanjian
Di dalam pembatasan tuntutan ganti rugi telah diatur dalam Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUH Perdata.
Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.

3. Peralihan Risiko
Peralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi obyek perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 KUH perdata.

A.     Unsur-Unsur dalam Hukum Perikatan

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas maka dapat jelaskan lebih lanjut mengenai unsur-unsur yang terkandung dalam hukum perikatan atau terjadinya sebuah perikatan, sebagai berikut:

·                     Unsur hubungan hukum dalam hukum perikatan

Yang dimaksud dengan unsur hubungan hukum dalam hukum perikatan adalah hubungan yang didalamnya melekat hak pada salah satu pihak dan pada pihak lainnya  melekat kewajiban. Hubungan hukum dalam hukum perikatan merupakan hubungan yang diakui dan diatur oleh hukum itu sendiri. Tentu saja antara hubungan hukum dan  hubungan sosial lainnya dalam kehidupan sehari-hari memiliki pengertian yang berbeda, oleh karena hubungan hukum juga memiliki akibat hukum apabila dilakukan pengingkaran terhadapnya.

·                     Unsur kekayaan dalam hukum perikatan

Yang dimaksud dengan unsur kekayaan dalam hukum perikatan adalah kekayaan yang dimiliki oleh salah satu atau para pihak dalam sebuah perikatan. Hukum perikatan  itu sendiri merupakan bagian dari hukum harta kekayaan atau vermogensrecht dimana bagian lain dari hukum harta kekayaan  kita kenal dengan hukum benda.

·                     Unsur pihak-pihak dalam hukum perikatan

Yang dimaksud dengan unsur pihak-pihak dalam hukum perikatan adalah pihak kreditur dan pihak debitur yang memiliki hubungan hukum. Pihak-pihak tersebut dalam hukum perikatan disebut sebagai subyek perikatan.

·                     Unsur obyek hukum atau prestasi dalam hukum perikatan

Yang dimaksud dengan unsur obyek hukum atau prestasi dalam hukum perikatan adalah adanya obyek hukum atau prestasi yang diperikatkan sehingga melahirkan hubungan hukum. Dalam pasal 1234 KUH Perdata disebutkan bahwa wujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

·                     Unsur Schuld dan Unsur Haftung dalam Hukum Perikatan

Yang dimaksud dengan unsur schuld dalam hukum perikatan adalah adanya hutang debitur kepada kreditur. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur haftung dalam hukum perikatan adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan hutang debitur.

B.      Sistem Hukum Perikatan

Sistem hukum perikatan bersifat terbuka. Artinya, setiap perikatan memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk mengadakan berbagai bentuk perjanjian, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang, serta peraturan khusus atau peraturan baru yang belum ada kepastian dan ketentuannya. Misalnya perjanjian sewa rumah, sewa tanah, dan sebagainya.

C.      Sifat Hukum Perikatan 

Hukum perikatan merupakan hukum pelengkap, konsensuil, dan obligatoir.Bersifat sebagai hukum pelengkap artinya jika para pihak membuat ketentuan masing–masing, setiap pihak dapat mengesampingkan peraturan dalam Undang–undang.Hukum perikatan bersifat konsensuil artinya ketika kata sepakat telah dicapai oleh masing-masing pihak, perjanjian tersebut bersifat mengikat dan dapat dipenuhi dengan tanggung jawab. Sementara itu, obligatoir berarti setiap perjanjian yang telah disepakati bersifat wajib dipenuhi dan hak milik akan berpindah setelah dilakukan penyerahan kepada tiap – tiap pihak yang telah bersepakat.

D.     Macam – macam Hukum Perikatan

Berikut ini meruapkan beberapa jenis hukum perikatan

1.                  Perikatan bersyarat, yaitu perikatan yang pemenuhan prestasinya dikaitkan pada syarat tertentu. 

2.                  Perikatan dengan ketetapan waktu, yaitu perikatan yang pemenuhan prestasinya dikaitkan pada waktu tertentu atau dengan peristiwa tertentu yang pasti terjadi. 

3.                  Perikatan tanggung menanggung atau tanggung renteng, yaitu para pihak dalam perjanjian terdiri dari satu orang pihak yang satu dan satu orang pihak yang lain. Akan tetapi, sering terjadi salah satu pihak atau kerdua belah pihak terdiri dari lebih dari satu orang.

REFERENSI :

-          http://statushukum.com/hukum-perikatan.html

-          http://www.scribd.com/doc/20976269/Definisi-Hukum-Perikatan

-          http://www.scribd.com/doc/16733475/Hukum-Perikatan

BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata

PENDAHULUAN  

Hukum perdata adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga atau Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perorangan di dalam masyarakat luas. Hukum perdata merupakan hukum yang sangat berkaitan dengan hubungan antar orang – perorangan, seperti misalnya hukum perkawinan yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan  yang didalamnya berupa perkawinan yang sah dan tidak sah, hubungan hukum antara suami dan istri, hubungan hukum antara wali dan anak, harta benda dalam perkawinan, perceraian, serta akibat-akibat hukumnya ; hukum kewarisan. Dan juga mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, aturan mengenai jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, persyarikatan     ( kerja sama bagi hasil ), pengalihan hak, dan segala yang berkaitan dengan transaksi.

Didalam Negara hukum sebelum seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang nantinya akan memiliki berakibat hukum sebaiknya terlebih dahulu mengetahui landasan hukumnya, sehingga diharapkan perbuatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum serta tidak merugikan pihak lain.

Disamping itu agar perbuatannya dapat dilakukan dengan lancer kiranya perlu pula mengetahui segala sesuatunya terutama yang menyangkut tentang sejarah atau peristiwa yang terjadi masa lalu, karenaakan dapat membandingkan keadaannya yang dahulu dengan keadaan yang sekarang seiring dengan perkembangan jaman (perubahan).

Biasanya yang terjadi adalah adanya perubahan social dan perubahan hukum. Masyarakat itu dinamis karena pandangannya selalu berubah-ubah dari waktu kewaktu yang mempengaruhi terhadap perubahan hukumnya, demi dapatmencapai kesejahteraan dan kemakmuran.

Demikian pula BUMN, apabila Negara akan medirikan BUMN juga tidakterlepas dari dasar hukum yang akan digunakan sebagai landasan pendiriannya. Kemudian Negara membutuhkan tentang sejarah BUMN sebagai bahan masukan untuki kepentingan bagaimana dirinya akan berhubungan dengan BUMN sebelum dan setelah didirikan.

TEORI DAN ANALISIS

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur didalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Sesuai istilahnya tersebut, BUMN adalah perusahaan milik Negara. Seperti diketahui diatas yang suatu perusahaan milik Negara. Seperti diketahu suatu perusahaan dikatakan perusahaan milik Negara karena modalnya berasal dari milik Negara.

Pengertian BUMN didalam Pasal 1 angka 1 disebutkan, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Dari pengertian ini, dapat diketahui bahwa yang dimaksudkan adalah perusahaan. Sebagai perusahaan BUMN juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan seperti yang ada pada perusahaan pada umumnya.

Kemudian dapat diketahui bahwa modal BUMN dari milik Negara melalui penyertaan langsung, yang menunjukan Negara memasukan modalnya secara langsung ke dalam BUMN tanpa melalui campur tangan pihak lain(diluar pemerintah). Harta yang dimasukkan tersebut harus berupa penyertaan modal BUMN. Modal tersebut berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan artinya tidak dikendalikan berdasarkan system APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sejalan dengan keudukannya sebagai perusahaan, pengelolaan BUMN termasuk keuangannya berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

·         LANDASAN HUKUM

Landasan hukum BUMN terdap0at pada sejumlah peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1.       Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 33 Ayat (1) yang selengkapnya berbunyi:

(1)    Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2)    Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3)    Bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemamkmuran rakyat.

2.       Undang-Undang No.19 Tahun2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

3.       Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

4.       Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 tentang Pendirian Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

·         Penertiban Perusahaan Negara ke Dalam Bentuk Hukumnya

Pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda dan kemudian pemerintah mendirikan sejumlah perusahaan Negara berdasarkan UU No.19 Prp Tahun1960. Apabila diperhatikan di masyarakat terdapat beberapa macam perusahaan Negara yang dulunya didirikan dengan Indonesische Bedrijvenwet jo UU No.12 Tahun 1955, kemudian yang didirikan berdasarkan KUH. Dagang ( Perseroan Terbatas) dan yang didirikan berdasarkan UU No.29 Tahun 1960.

Dengan keadaam tersebut pemerintah mengalami kesulitan untuk mengurus dan menguasai perusahaan-perusahaan Negara sengan menggunakan UU No.19 Prp Tahun 1960 secara materiil sehingga dirasakan secara ekonomis tidak efisien. Oleh karena itu untuk dapat mengantisipasi masalahnya dibuat UU No. 1 Prp Tahun 1969 tentang Bentuk Usaha Negara. Didalam UU ini diatur bahwa bentuk hukum perusahaan Negara terdapat 3 macam, yaitu:

a.       PERJAN (Perusahaan Jawatan)

b.      PERUM (Perusahaan Umum)

c.       PERSERO (Perusahaan Perseroan)

ANALISIS MENURUT MAHASISWA

Dari semua pembahasan yang menangkut BUMN telah dipaparkan diatas dapat disimpilkan sebagai berikut:

BUMN merupakan perusahaan yang didirikan oleh Negara dan modalnya berasal dari Negara yang dipisahkan dari AAPBN. Tujuan pemisahan tersebut untukn mendudukan BUMN seperti perusahaan pada umumnya, dan pengelolaan BUMN tidak terikat lagi dengan system keuangan Negara. Sebagai perusahaan BUMN berstatus badan hukum , untuk PERSERO badan hukumnya diperoleh ketika akta pendiriannya disahkan Menteri Hukum dan HAM, sedangkan PERUM sejak PP pendiriannya diumumkan dalam Berita Negara. Didalam menjalankan usahanya UU BUMN mengehndaki diterapkannya system good corporate governance supaya BUMN berjalan dengan baik dan professional.

Meskipun modal BUMN berasal dari harta kekayaan Negara, dalam kedudukannya sebagai perusahaan tetap dapat dipailitkan sepanjang memiliki bebrapa kreditur dan salah satu utang tidak dapat dilunasi dan memenuhi persyaratan pailit berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU. UU tersebut membedakan kepailitan antara PERSERO dengan PERUM. Untuk kepailitan PERUM yang harus mengajukan permohonannya adalah Menteri keuangan , sedangkan untuk kepailitan PERSERO dapat diajukan oleh kreditur maupun BUMN sendiri sebagai debitur.

SARAN

Dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh BUMN tersebut dapat disarankan, bahwa oleh karena hingga kini masih banyak warga masyarakat yang masih awam mengenai BUMN  kiranya masih diperlukan sosialisasi atau penyuluhan hukum baik secara langsung dengan tatap muka dengan warga masyarakat maupun melalui media korn dan media elektronik, agar mereka dapat memahami BUMN dengan benar sesuai dengan aturan hukumnya.

REFERENSI :

-          Gatot Supramono, SH., M.Hum. BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata. Penerbit : RINEKA CIPTA

-          P.N.H Simanjuntak, SH. Hukum Perdata Indonesia. Penerbit : PT. Kharisma Putra Utama

YANG MENJADI SUBJEK DAN OBJEK HUKUM

TEORI DAN ANALISIS

·         SUBJEK HUKUM

Secara umum subjek hukum diartikan sebagai pendukung/pemilik hak dan kewajiban. Menurut Parthiana (1990) subjek hukum pada umumnya diartikan sebagai pemegang hak dan kewajiban menurut para hakim. Dengan kemampuan sebagai pemegang hak dan kewajiban tersebut, berarti  adanya kemampuan untuk mengadakan hubungan hukum yang melahirkan hak-hak dan kewajiban.

  MANUSIA SEBAGAI SUBYEK HUKUM

Menurut hukum yang berlaku setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini di lindungi oleh hukum misalnya:

a.       Adanya larangan mengenai perampasan atas pendukung hak tersebut mengakibatkan Burgelijke dood (kematian perdata), missal perbudakan dan sebagainya.

b.      Larangan kematian perdata ini dicantumkan dalam pasal 3 KUHPerdata, dalam pasal 15 UUDS 1950 ayat (2).

·         OBJEK HUKUM

Objekhukumadalahsuatu yang bermanfaatbagisubjekhukumdandapatmenjadiobjekdalamsuatuhubunganhukum.Menurutpasal 503 sampaidenganPasal 504 KUHPerdatadisebutkanbahwabendasebagaiobjekhukumdapatdibagimenjadiduayaitu :

1.  Benda yang bersifat kebendaan (materiekegoderen)

Materiekegoderen adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indra, terdiri dari benda berubah/berwujud. Benda yang bersifat kebendaan terdiri atas:

- Benda bergerak, menurutPasal 509-511 KUHPerdatadibedakan atas2, yaitu: 

• Benda bergerak karena sifatnya
•    Benda bergerak karenaketentuan UU

     - Benda tidak bergerak, menurutPasal 505-508 KUHPerdata dibedakan atas 3, yaitu:

·         Benda tidak bergerak karena sifatnya

·         Benda tidak bergerak karena tujuannya

·         Benda tidak bergerak karena ketentuan UU

            2.Benda yang bersifat tidak kebendaan (immateriekegoderen)

Immateiekegoderen adalah suatu benda yang dirasakan oleh panca indra saja (tidak dapat dilihat) dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan, contohnya merk perusahaan, paten, dan ciptaan music/lagu.

MANUSIA SEBAGAI OBJEK HUKUM

Dapatkah manusi amenjadi objek hukum?

“Dapat”, sepanjang hak dan kewajiban sebagai subjek hukum dilenyapkan atau dicabut.

Dalam keadaan demikian itu, maka manusia dianggap sebagai benda yang dapat dijual belikan, dapat disewakan, disiksa, bahkan dapat disembelih seperti binatan gtanpa adanya suatu pembelaanpun.

Keadaan semacam itu pernah terjadi pada jaman perbudakan sebelum abad pertengahan sampai abad 17-18.

REFERENSI :

-          R.Soeroso, SH. PengantarIlmuHukum. Penerbit : SinarGrafika

-          P.N.H Simanjuntak, SH. HukumPerdata Indonesia. Penerbit : PT. Kharisma Putra Utama

Dasar Hukum Ekonomi Pajak Pertambahan Nilai Indonesia

PENDAHULUAN

Sampai sekarang masih ada orang yang selalu mempertentangkan antara hukum dan ekonomi.Mereka berpendapat hukum dan ekonomi tidak mungkin berjalan parallel, karena masing-masing merupakan dua kutub yang bertolak belakang.Pandangan ini tidak hanya tumbuh disebagian masyarakatl uas, tetapi diyakini pula oleh beberapa kalangan ilmuan, baikdari bidang ekonomi maupun hukum sendiri.Akibatnya muncul semacam sinisme, hukum menjadi lebih banyak menjadi factor penghambat perkembangan ekonomi daripada sebagai factor yang menginginkan agar hukum senantiasa menyesuaikan diri dengan ekonomi.Dengan kata lain fungsi hukum diarahkan cuma untuk alasan pembenar dari laju pertumbuhan perkembangan ekonomi.

Antara ekonomi dan hukum berkaitan erat dimana yang satu dengan lainnya saling mempengaruhi.Sejarah pertumbuhan ekonomi dan perkembangan hukum diseluruh dunia menunjukan hal itu.Suatu perkembangan ekonomi akan mempengaruhi peta hukum. Sebaliknya perubahan hukum juga akan memberikan dampak yang luas terhadap ekonomi. Deregulasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, yang pada dasarnya juga merupakan produk hukum, karena menyangkut peraturan, sudah terbukti memberikan dampak yang luas dalam kehidupan perekonomian nasional.

TEORI DAN ANALISIS

Pengertian Hukum Ekonomi menurut pendapat Sunaryati Hartono adalah keseluruhan kaidah-kaidak dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia.Dan menurut Soedarto, Hukum Ekonomi ialah keseluruhan peraturan, yang telah dibuat oleh pemerintah atau badan pemerintah, baik itu secara langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk mempengaruhi semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian.

Disini saya akan mengambil contoh Hukum Ekonomi yaitu Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai Indonesia.

Apa itu Pajak Pertambahan Nilai?

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN  termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

PERKEMBANGAN DASAR HUKUM PAJAK PERTAMBAHAN NILA INDONESIA

Undang-UndangNomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau yang lebih dikenal dengan nama UU Pajak Pertambahan NIlai 1984 merupakan salah satu produk reformasi system perpajakan nasional 1983. Sebagai pengganti UU Nomor19 Tahun 1951 Drt. Jo UU Nomor 35 Tahun 1953 tentang Pajak Penjualan UU PPN 1984 ini mulai berlaku pada 1 April 1985. Dalam kurun waktu 15 tahun sejak mulai berlaku, undang-undang ini mengalami tiga kali perubahan, yaitu :

1. Perubahan pertama dilakukan dengan UU Nomor 11 Tahun 1994, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995;
2. Perubahan kedua dilakukan dengan UU Nomor 18 Tahun 2000, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001; dan
3. Perubahan yang ketiga dilakukan dengan UU Nomor 42 Tahun 2009, mulai berlaku pada tanggal 11 April 2010.

KELEBIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI:

• Mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda
• Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri
• PPN atas perolehan barang modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan,sesuai dengan tipe konsumsi (consumption type VAT) dan metode pengurangan tidak langsung (indirect subtraction method) .

KELEMAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

• Biaya administrasi relative tinggi bila dibandingkan dengan Pajak Tidak Langsung lainnya, baik dipihak administrasi pajak maupun dipihak wajib pajak.
• PPN sanga trawan dari upaya penyelundupan pajak.
• Menimbulkan dampak regresif, yaitus emkain tinggi tingkat kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kemampuan konsumen, semakin berat beban pajak yang dipikul.

ANALISIS MENURUT MAHASISWA

Dalam hal ini, hukum berfungsi membatasi dan mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat.Sebagai Negara kesejahteraan, maka pemerintah berkewajiban untuk melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat, pada umumnya dituangkan dalam bentuk hukum formal. Dengan demikian segala kegiatan ekonomi akan diatur oleh hukum formal tersebut sebagai sarana untuk merealisir kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang pada gilirannya akan meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan Bangsa Indonesia.

REFERENSI :

• Ismail Saleh SH, 1990. Hukum dan Ekonomi. Penerbit : PT Gramedia Pustaka Utama.
• Rachmadi Usman,2000. Hukum Ekonomi dalam Dinamika. Yang Menerbitkan Djambatan : Jakarta.
• http://belajarhukumindonesia.blogspot.com
• www.wikipedia.com